free html hit counter Berita Perkembangan Bansos Covid-19

Berita Perkembangan Bansos Covid-19


Sumber : https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200517012743-20-504101/jabar-targetkan-distribusi-bansos-kelar-sebelum-lebaran

Sesudah Wabah Covid-19 dinyatakan sebagai petaka nasional dan pandemi, yang mana kemudian kepada sebagian wilayah seharusnya dijalankan pengaturan sosial berskala besar (PSBB). Hal ini menyebabkan imbas yang cukup signifikan kepada kelangsungan kehidupan masyarakat. Pemerintah telah menerbitkan sejumlah kebijakan dalam menyikapi wabah virus corona (Covid-19) yang terjadi semenjak awal Maret 2020, salah satunya dengan penyusunan Gugus Tugas melewati Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Perihal Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada bulan Maret 2020, oleh maka gugus tugas ini sungguh-sungguh diinginkan menjalankan penanganan yang maksimal dalam masa petaka wabah covid-19 ini, termasuk memberikan solusi pembetulan penyaluran Bansos Covid-19.

Bansos Covid 19 Kota Semarang

Warga Kota Semarang dapat mengecek apakah menerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah atau tidak.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Semarang, Bambang Pramusinto mengatakan, pihaknya sudah menambah slot baru di laman siagacorona.semarangkota.go.id.

Yaitu slot Info Bansos di laman tersebut.

Slot baru itu dimaksudkan untuk mempermudah pihak kelurahan dan Dinas Sosial dalam menginput masyarakat sasaran penerima bantuan sosial selama darurat Covid-19.

Serta mempermudah masyarakat untuk mengenal datanya.

“Sistem ini kami buat atas kerja sama dengan Bappeda dan Dinsos Kota Semarang untuk mempermudah inputing data. “

“Yang menginput dari kelurahan tentu data yang sudah terverifikasi dan tervalidasi oleh Dinsos Kota Semarang. “

“Ini juga untuk mempermudah masyarakat mengamati,” terangnya terhadap Tribunbanyumas.com, Senin (18/5/2020).

Bambang membeberkan, untuk mengenal apakah warga mendapatkan bantuan, mereka dapat mengakses website siagacorona.semarangkota.go.id.

Kemudian, pilih menu Info Bansos.

Cuma dengan memasukan NIK, warga akan mengenal apakah menerima bantuan dari Pemkot, Pemprov, Pemerintah Pusat, atau tak menerima bantuan.

“Dari sistem itu akan menonjol si A telah pernah terima bantuan apa.”

“Sementara ini kami berkeinginan mengamati sejauhmana bantuan yang turun, siapa saja yang terima, siapa saja yang belum,” tambahnya.

Selain mempermudah masyarakat untuk mengecek bantuan, juga memberikan isu secara transparan ragam bantuan yang telah terdistribusi serta jumlah penerimanya.

Menurutnya, semenjak diluncurkan Jumat (15/5/2020) lalu, memang banyak pertanyaan dari warga terkait distribusi Bansos Covid-19.

Mulai dari keluhan dari warga yang belum menerima bantuan sampai kebanggaan atas sistem yang disiapkan Pemkot Semarang.

“Kami pikir kalau ada kesalahan input wajar. Yang input juga manusia.”

“Kalau di website terdata bisa bantuan namun di kelurahan tak bisa, silakan laporkan saja melewati Lapor Hendi.”

“Kami akan seketika komunikasikan dengan pihak-pihak terkait,” tuturnya.

Lebih lanjut, Bambang juga telah meminta para admin Lapor Hendi untuk memantau media sosial.

Bansos Covid 19 Jawa Tengah

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah menyiapkan anggaran Rp1,4 triliun untuk penanganan Covid-19. Mayoritas, anggaran akan dipergunakan sebagai bantuan sosial pada masyarakat.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dijumpai berakhir menggelar rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo dan jajaran menteri di rumah dinasnya, Kamis (2/4/2020) mengatakan, program bantuan sosial segera dikerjakan di Jawa Tengah. Dalam waktu dekat, bantuan sosial itu akan didistribusikan kepada masyarakat.

“Ada sekitar 1,8 juta masyarakat yang kami jadikan target untuk program bantuan sosial itu. Anggaran Rp1,4 triliun tersebut, beberapa besar, merupakan Rp1 triliun, lebih kami alokasikan untuk itu,” kata dia.

Hari ini, lanjut Ganjar, pembahasan berkaitan keuangan itu ditargetkan selesai secara administratif. Sehingga, eksekusi penyerahan bantuan sosial dapat segera dikerjakan.

Bantuan sosial ini diberi Rp200.000 per bulan, selama tiga bulan berturut-turut. Untuk bentuk bantuan, Ganjar ingin bukan berupa uang tunai, melainkan barang atau kebutuhan pokok.

Bansos ini diperuntukkan masyarakat miskin desil 3 dan 4. Padahal untuk desil 1 dan 2 sudah menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat via Kementerian Sosial. Baik dari sentra ataupun Jateng, nominal Bansos Covid-19 merupakan Rp 200 ribu per bulan.

“Jadi untuk desil 1-2 dapat segera kita eksekusi segera, tentunya dengan komunikasi bersama Kementerian Sosial. Nah untuk desil 3-4 yang dari kami, kita lakukan percepatan,” tegasnya.

Pihaknya dikala ini terus berkoordinasi dengan Bupati/Wali Kota berkaitan pendataan agar program bantuan sosial sinkron dan ideal target. Ia juga minta Bupati/Wali Kota berkomunikasi intens dengan Pemprov dalam rangka relokasi dan realokasi anggaran berkaitan bantuan sosial.

“Sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan dapat saling melengkapi, agar lebih banyak masyarakat yang nasibnya tidak baik dikala ini, dapat kita rescue dengan cepat,” paparnya.

Selain itu Ganjar juga menggenjot bantuan dari swasta, Badan Amil Zakat Infaq dan Sodaqoh (Baznas).

“Ada CSR, Baznas, para filantropi dan individu yang ingin menolong, akan kami dorong untuk program ini,” tegasnya. (Humas Jateng)

Bansos Covid 19 Kabupaten Tegal

Sebanyak 65.329 keluarga terdampak pandemi Covid-19 di Kabupaten Tegal menerima bantuan sosial (bansos) pangan dari Pemprov Jawa Tengah.

Untuk penyaluran bulan pertama sudah disalurkan serentak pada Kamis (11/6/2020) kemarin. Berdasarkan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal Nurhayati, 65.329 keluarga di Kabupaten Tegal akan menerima manfaat dari bansos pangan bulan pertama dari tiga bulan yang direncanakan.

 Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) hal yang demikian terbanyak di Jawa Tengah dan pendistribusian dilakukan oleh petugas kantor pos dan dijadwalkan selesai dalam empat hari.

“Mekanismenya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menunjuk BUMDes dan Sampoerna Retail Community sebagai institusi penyalur untuk menyediakan komoditas sembako-nya. Meski pengiriman paket sembako hingga ke tangan KPM sudah langsung ditangani PT. Pos Indonesia sebagai institusi pendistribusi barang,” kata Nurhayati.

Paket sembako bantuan pangan provinsi ini terdiri dari beras, minyak goreng, kecap, mie telur, dan lauk pauk yang sempurna poin nominalnya seimbang Rp 200.000.

 Nurhayati membeberkan, jika ditemukan data penerima Bansos Covid-19 yang tidak ideal sasaran, maka dapat diperbarui untuk penerimaan bulan berikutnya.

“Untuk rencana bansos pangan masyarakat di bulan kedua, kami sudah mengajukan usul ke provinsi sebanyak 91.982 KPM Berkaitan nama penerima yang sudah meninggal, menurut Nurhayati, dapat diberi terhadap pakar waris dengan memperlihatkan fotokopi kartu keluarga.

Kalau penerima bantuan tidak mempunyai pakar waris, maka dapat diberi terhadap penerima substitusi cocok kriteria dengan ditunjang Isu Acara Penggantian Penerima dari Dinas Sosial Kabupaten Tegal atau dialihkan ke panti sosial terdekat.

Adapun untuk penambahan KPM baru, mekanismenya mesti diawali dari usul pemerintah desa.

Sebelumnya, penyerahan bansos pangan provinsi di Kabupaten Tegal ini sudah dilakukan secara simbolis oleh Staf Ahli Bupati Tegal Agus Subagyo, pada Selasa (9/6/2020) lalu di Balai Desa Penusupan Kecamatan Pangkah. Sebanyak seratus paket sembako pangan sudah dibagikan terhadap KPM desa setempat.

Bansos Covid 19 Magelang

Kota Mungkid, 14/7/2016. Dalam rangka meningkatkan performa di bidang pelayanan publik  Pemerintah Kabupaten Magelang melewati Dinas Tenaga Lewat dan Transmigrasi hari ini melounching serta mensosialisasikan Percepatan Pelayanan Bantuan Sosial Aku web www.bansos.magelangkab.go.id,.

“ini adalah janji kita dalam pengelolaan bantuan social, dalam rangka meningkatkan performa di bidang pelayanan public, melewati pembuatan web “kata Bupati Magelang Zaenal Arifin SIP,dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Plt Sekda Agung Trijaya SH,MH,bertempat di Ruang Bina Praja Kabupaten Magelang.

Web mau dengan adanya fasilitas baru ini layanan kepada masyarakat dan penanggulangan kemiskinan semakin maksimal, mengingat Angka kemiskinan di Kabupaten Magelang mencapai angka 12,98% dari jumlah keseluruhan penduduk Kab. Magelang.

“Inilah sebuah solusi inovatif, praktis dan komprehenship dalam pelayanan kemiskinan karena bisa memudahkan pelayanan kepada kaum miskin di Kabupaten Magelang” katanya

Upaya Disnakersostrans ini adalah wujud terlaksananya dua dari delapan prioritas pembangunan di Kabupaten Magelang,adalah penanggulangan kemiskinan serta reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bagus.

Web ini disatu sisi diharapkan bisa menyokong pemerintah Kab. Magelang dalam memenuhi berita atau data terkait masyarakat yang pantas memperoleh Bansos Covid-19, disisi lain, web ini juga diharapkan bisa mengatasi kesusahan masyarakat dalam mengakses layanan bantuan social berkala  dan tak berkala , seperti tarif kesehatan, ataupun tarif pengajaran, termasuk juga pelayanan bagi gelandangan diwilayah Kabupaten Magelang.

Endot Sudianto S.Sos, Kepala Disnakersostran Kabupaten Magelang mengatakan Web ini dijadikan sebagai sarana dan prasarana berita yang interaktif dan dinamis untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat luas melewati jaringan dunia online, untuk meningkatkan jalan masuk data dan berita publik terkait layanan bantuan social berkala  ataupun tak berkala  di Kabupaten Magelang.

Kami melihat hal ini sangat penting, utamanya untuk mengatasi persoalan penanggulangan kemiskinan. Dengan terbentuknya web ini, segala wujud berita bagi masyarakat miskin akan cepat terpublikasikan.

Kami  mau melewati  peran serta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pendamping Program Keluarga Lewat dan Perangkat Desa yang sudah “melek dunia online”  bisa menyebarluaskan web ini untuk menolong warga masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial berkala . Aku merekalah warga masyarakat bisa mengakses dengan layanan berbasis web ini.

Bansos Covid 19 Sukoharjo

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah menaikkan anggaran penanganan wabah Covid-19 dari Rp5 miliar menjadi Rp69 miliar. Dana sebesar tersebut berasal dari belanja tidak terduga APBD 2020 dan realokasi anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK).

“Jumlah totalnya Rp69.338.491.000. Paling besar digunakan untuk penanganan akibat sosial Covid-19,” ujar Asisten III Sekda Sukoharjo, Eko Adji Ariyanto, Senin (20/4).

Menurutnya, anggaran tersebut digunakan diantaranya untuk membeli APD, masker peralatan kesehatan bagi daya kesehatan. Kecuali itu juga diberikan untuk masyarakat terdampak sebesar Rp200 ribu per bulan per KK.

Dari anggaran sebesar Rp69 miliar tersebut, lanjut ia, digunakan untuk jaminan sosial akibat Pandemi Covid-19 sebesar Rp53 miliar dan sisanya untuk penanganan kesehatan masyarakat.

“Jumlah warga yang mempunyai hak menerima ada 51 ribu KK dari non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial,” ujarnya.

Kecuali dari Pemkab, masyarakat yang mempunyai hak juga menerima bantuan sosial dari Pemerintah Pusat lewat Kementerian Sosial. Pihaknya juga telah mengajukan Bansos Covid-19 untuk sekitar 20 ribu KK ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

“Totalnya ada 115.076 KK yang mempunyai hak menerima bantuan sosial. Asisten telah menerima BPNT dan PKH 42.634 KK. Sisanya 72 ribu dibagi pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi dan tentunya selain ini masih ada dan akan dicover lewat dana desa,” imbuh Asisten II Sekda Sukoharjo, Widodo.

Kecuali ia, dana bantuan sosial ini akan diberikan kalau data yang diberikan ke masing-masing pemerintah desa telah di verifikasi dan divalidasi. Data yang telah final akan diberikan Keputusan Bupati siapa yang akan menerima jaminan sosial akibat Covid-19.

Sebelumnya, berakhir penetapan status KLB (kejadian luar biasa) Corona atau Covid-19 di Sukoharjo, pemerintah tempat setempat lantas mengambil langkah penanganan. Anggaran sebesar Rp5 miliar disiapkan untuk penanganan virus tersebut.

Sekda Sukoharjo, Agus Santoso mengatakan dana sebesar itu diambilkan dari anggaran tidak terduga. Kecuali untuk daya kesehatan, anggaran juga diprioritas untuk pengadaan alat pelindung diri (APD).

“Prioritas kita untuk daya kesehatan, mereka ini yaitu garda paling depan dalam penanganan virus corona,” ujar Agus, Selasa (24/3).

Bansos Covid 19 Kabupaten Brebes

Pemerintah Kabupaten Brebes mencairkan anggaran sebesar Rp34 miliar untuk didonasikan terhadap warga terdampak pandemi Covid-19. Dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Brebes Tahun 2020 hal yang demikian digulirkan dalam wujud Bantuan Sosial Tunai Jaring Pengaman Ekonomi (BST JPE).

BST diserahkan secara simbolis oleh Bupatu Brebes, Idza Priyanti, terhadap 2.211 warganya yang tinggal di 17 kecamatan. Pada putaran pertama, bantuan diserahkan untuk warga Kecamatan Paguyangan, Sirampog dan Bantarkawung, Selasa (2/6/2020).

“Untuk Kecamatan Paguyangan, sebanyak 138 penerima dengan nominal sebesar Rp200 ribu yang akan diterimakan selama tiga bulan berturut-ikut,” papar Bupati Idza.

Bupati membeberkan, para penerima BST JPE terdiri dari sebagian kategori masyarakat, di antaranya pelaku UMKM, penyandang disabilitas, pengemudi ojek online,  pekerja PHK, seniman, dan lain sebagainya.

Idza menentukan, warga penerima Bansos Covid-19 tersebut tak sama dengan penerima bantuan yang berasal dari pemerintah sentra, provinsi, ataupun bantuan Dana Desa. Artinya, penerima BST JPE yakni mereka yang benar-benar belum mendapatkan bantuan terdampak Covid-19 dari sumber lainnya.

Bupati juga minta doa terhadap hadirin supaya tak ada penambahan jumlah pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di Kabupaten Brebes, dan pasien yang sedang dirawat diberikan kesembuhan. Ia berkeinginan masyarakat Brebes bisa seketika menuju tahap normalitas baru. Ia malah mengingatkan warganya untuk terus mematuhi protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun, rajin berolahraga, dan makan-makanan bergizi.

Bansos Covid 19 Jepara

Bantuan untuk warga terdampak Covid-19 di Kabupaten Jepara mulai dicairkan. Tahap awal, yang dapat dirasakan warga adalah bantuan sosial tunai (BST) dari Kementerian Sosial RI.

“Minggu lalu BST Kemensos sudah mulai ditransfer ke rekening penerima,” kata Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jepara, Joko Suswanto, Kamis (14/5/2020).

Menurutnya, pencairan BST Kemensos dilaksanakan bertahap. Transfer diawali kepada 2.082 kepala keluarga (KK) yang penerimaannya melalui rekening Himbara (Himpunan Bank Negara). Selanjutnya menyusul yang disalurkan melalui pos. Himbara dimaksud terdiri dari Bank mandiri, BTN, BRI, dan BNI. Total alokasi BST se-Kabupaten Jepara sebanyak 12.662 penerima.

Joko Suswanto merinci, selain BST Kemensos, masih terdapat empat macam bantuan lainnya. Dari Kementerian Sosial, ada bantuan sembako perluasan atau juga disebut dengan bantuan sembako nonprogram, untuk 77.719 KK.

Selanjutnya, terdapat bantuan sembako dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk 42.795 KK. Bantuan berikutnya bersumber dari APBD Kabupaten Jepara berupa bantuan seketika tunai yang rencana awalnya untuk 30.000 KK. Sumber kelima adalah Dana Desa (DD) dalam format BLT bagi 34.685 KK. Sekiranya tak ada perubahan data, kelima sumber JPS itu totalnya mencakup hingga 197.861 KK di semua desa di Jepara.

 “Tapi dalam cara kerja verifikasi dan validasi data yang berlangsung, pasti terdapat perubahan. Baru BST dan bantuan sembako nonprogram dari Kemensos yang datanya sudah final,” jelas Joko Suswanto.

Ditambabkan, belum validnya data penerima inilah yang menyebabkan pencairan bantuan dari pemerintah tempat belum dapat dilaksanakan. Untuk Bansos Covid-19 sembako nonprogram, karena datanya sudah final, mulai dicairkan semenjak Senin (11/5/2020), dengan mendistribusikan Kartu Kesejahteraan (KKS) ke semua kecamatan. Kartu inilah yang akan diterapkan penerima bantuan untuk mengambil sembako.

log in

reset password

Back to
log in